A. KELEMBAGAAN MADRASAH
Kata Madrasah berasal dari bahasa Arab. Kata dasar madrasah adalah درس yang berarti : belajar. Madrasah kemudian lazim diartikan tempat belajar.[1] Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, yang merupakan terjemahan dari kata school. Bagi oreintalis semisal H.A.R. Gibbs, madrasah dimaknai sebagai tempat kaum muslimin mempelajari berbagai pengetahuan (Name of an institution where the Islamic science re studied).[2] Di Indonesia, madrasah digunakan untuk suatu lembaga pada tingkat dasar dan menengah yang doiikuti oleh anak-anak dan remaja yang relatif belum didukung dengan keilmuan yang mantap.
Semenjak agama Islam sampai di Indonesia, pendidikan Islam pun dimulai. Bentuk pendidikan pertama adalah pengajian-pengajian di rumah-rumah kemudian meningkat menjadi pondok pesantren. Tekanan-tekanan terhadap umat Islam oleh pemerintah kolonial hanya membolehkan pendidikan Islam mengajarkan hukum-hukum Islam seperlunya, belajar shalat, dan membaca al-Quran secara harfiah. Akan tetapi, pendidikan sistem pesantren mampu menghasilkan ulama-ulama yang dapat menghidupkan agama. Sistem klasikal yang teratur dikembangkan dalam bentuk lembaga madrasah.
Karel A. Steenbrik memberikan catatan bahwa, tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran di kalangan umat Islam. Adapun beberapa faktor pendorong timbulnya ie-ide pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut : [3]
- adanya kecenderungan umat Islam untuk kembali kepada al-Quran dan al-Hadits dalam menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Ide pokok dari keinginan kembali kepada al-Quran dan al-Hadits adalah dalam rangka menolak taklid;
- timbulnya dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda;
- usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat kepentingan mereka di bidang sosial ekonomi, bik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat;
- karena relatif banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Quran dan studi agama. Perbaikan meliputi metode dan isi atau materi pendidikan.
1. Perkembangan Madrasah
Pada masa pra-kemerdekaan madrasah tumbuh dan berkembang tanpa adanya koordinasi secara nasional, tetapi berjalan berdasarkan kebutuhan lokal serta dikelola oleh badan-badan swasta baik pribadi maupun organisasi. Sesudah kemerdekaan sampai dengan sekarang dapat diklasifikasikan berdasarkan kurun waktu menjadi tiga fase, yaitu : antara tahun 1945-1974, 1975-1993, dan 1994 sampai dengan sekarang.[4]
- Tahun 1945-1974
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 dan Peraturan Meneteri Agama RI No. 7 Tahun 1950, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pelajaran.[5]
Pada periode 1945-1974, madrasah berada di bawah naungan dan pengayoman Departemen Agama, baik langsung maupun tidak langsung. Ciri menonjol pada fase ini ialah adanya penyatuan madrasah secara nasional dan pengakuan madrasah oleh instansi lain masih mengalami kesulitan.
Namun demikian, dalam perkembangan madrasah di Indonesia tercatat upaya serius pemerintah untuk mengangkat derajat madrasah di mata dunia. Pada sekitar tahun 1958 M. Departemen Agama melakukan pembaharuan secara revolusioner dalam pendidikan madrasah. Pembaharuan itu diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang mulai diberlakukan di tahun 1958/1959. Departemen Agama juga menunjukkan keseriusannya dengan cara mendorong berbagai ormas Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan MWB.[6]
Madrasah ini lama belajarnya delapan tahun, materi pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama, umum dan ketrampilan dalam bidang ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.[7] Madrasah ini bertujuan untuk melahirkan para lulusan madrasah yang siap berpartisipasi dalam sektor ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi dengan bekal pengetahuan dan kterampilan yang diperoleh dari madrasah. Murid MWB berusia antara 6 sampai dengan 14 tahun. Pada usia 14 tahun murid MWB diharapkan dapat memulai mencari nafkah atau meklanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi.
Kurikulum MWB dirancang untuk memenuhi keseimbangan antara akal, hati dan ketrampilan atau kecakapan. Pelajaran yang diberikan 25 % pelajaran agama dan umum, dan 75 % mata pelajaran ketrampilan/kerajinan tangan.[8] MWB, kaitannya dengan sekolah-sekolah bentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), diperlakukan setara dalam hak dan kewajibannya sebagai sekolah Negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru professional pada MWB, pada tahun 1961/1962 departemen Agama membuka Pusat Latihan Guru MWB diPacet Cianjur Jawa Barat. Pelatihan itu diberikan kepada para lulusan PGAN 6 tahun. Materi yang diberikan ialah praktek-praktek pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, koperasi dan sebagainya.[9]
Musyawarah kurikulum di Cibogo Bogor tanggal 10-20 Agustus 1970 berhasil menyusun kurikulum dan silabus untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) , dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN), dalam rangka penyetaraan status sosial madrasah dengan sekolah.
a. Tahun 1975-1993
Pada periode 1975-1993, dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, merupakan babak awal upaya meningkatkan mutu dan eksistensi madrasah. Ada yang menilai SKB Tiga Menteri merupakan era baru bagi madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. SKB Tiga Menteri mencoba melakukan regulasisasi madrasah secara integral-komprehensif.
Pada tahun 1975 lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menetpakan madrasah setara dengan sekolah umum yang setingkat. Atas dasar itulah tamatan madrasah tidak lagi hanya dapat melanjutkan studi ke IAIN, tetapi juga berhak melanjutkan studi ke berbagai fakultas di pergutuan tinggi atau universitas umum.
SKB Tiga Menteri direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum madrasah tahun 1976 yang mulai dilaksanakan tahun 1978 untuk tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah dan disempurnakan dengan kurikulum tahun 1984 dengan SK Menteri Agama Nomor 45 tahun 1987.
UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 membawa madrasah memasuki era baru, dimana madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Sistem dan materi pendidikan madrasah diupayakan menggabungkan antara sistem pesantren dan sekolah umum.
Namun demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan PP 28 dan 29 Tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 0489/U/1992 dan Surat Kepurusan Menteri Agama No. 273 Tahun 1993, memperlakukan madarasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.[10] Madrasah patut bangga karena diposisiklan sebagai lembaga pendidikan yang mempunyau tata cara yang sama dan diperlakukan secara sama dengan sekolah berdasarkan undang-undang. Tetapi di sisi yang lain, mata pelajaran agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok, di samping mata pelajaran umum.
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menempatkan madrasah ekuivalen dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggarannya. Akan tetapi, dengan kurikulum 70 % umum dan 30 % agama, madrasah menjadi terbebani dalam mengejar kualitas sekolah pada umumnya.
Madrasah, dengan demikian, tetap saja sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Mata pelajaranm pokok yang dimaksud, berdasarkan SKB Tiga Menbteri, adalah : Quran-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab.
Madrasah kendatipun telah mengalami perkembangan baik sistem maupun isinya, akan tetapi essensinya tetap sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak berubah. Secara sederhana orang sering membedakan madrasah, dari sekolah, sebagai sekolah agama.
a. Tahun 1975-1993
Pada periode 1975-1993, dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, merupakan babak awal upaya meningkatkan mutu dan eksistensi madrasah. Ada yang menilai SKB Tiga Menteri merupakan era baru bagi madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. SKB Tiga Menteri mencoba melakukan regulasisasi madrasah secara integral-komprehensif.
Pada tahun 1975 lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menetpakan madrasah setara dengan sekolah umum yang setingkat. Atas dasar itulah tamatan madrasah tidak lagi hanya dapat melanjutkan studi ke IAIN, tetapi juga berhak melanjutkan studi ke berbagai fakultas di pergutuan tinggi atau universitas umum.
SKB Tiga Menteri direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum madrasah tahun 1976 yang mulai dilaksanakan tahun 1978 untuk tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah dan disempurnakan dengan kurikulum tahun 1984 dengan SK Menteri Agama Nomor 45 tahun 1987.
UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 membawa madrasah memasuki era baru, dimana madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Sistem dan materi pendidikan madrasah diupayakan menggabungkan antara sistem pesantren dan sekolah umum.
Namun demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan PP 28 dan 29 Tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 0489/U/1992 dan Surat Kepurusan Menteri Agama No. 273 Tahun 1993, memperlakukan madarasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.[10] Madrasah patut bangga karena diposisiklan sebagai lembaga pendidikan yang mempunyau tata cara yang sama dan diperlakukan secara sama dengan sekolah berdasarkan undang-undang. Tetapi di sisi yang lain, mata pelajaran agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok, di samping mata pelajaran umum.
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menempatkan madrasah ekuivalen dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggarannya. Akan tetapi, dengan kurikulum 70 % umum dan 30 % agama, madrasah menjadi terbebani dalam mengejar kualitas sekolah pada umumnya.
Madrasah, dengan demikian, tetap saja sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Mata pelajaranm pokok yang dimaksud, berdasarkan SKB Tiga Menbteri, adalah : Quran-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab.
Madrasah kendatipun telah mengalami perkembangan baik sistem maupun isinya, akan tetapi essensinya tetap sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak berubah. Secara sederhana orang sering membedakan madrasah, dari sekolah, sebagai sekolah agama.
- Tahun 1994 - sekarang
Periode 1994 sampai dengan sekarang idealnya mrngangkat lembaga pendidikan madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah dari tingkatan ibtidaiyah, tsanawiyah sampai aliyah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri keislamannya yang tertuang dalam kurikulum yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih. Civil effect madrasah juga menjadi sama dengan yang dimiliki sekolah-sekolah hasil bentukan Departemen Pendidikan Nasional.
Madrasah pada priode ini berada di bawah naungan UUSP No. 2 Tahun 1989 dan diatur oleh PP No. 28 dan 29. Selanjutnya, untuk menindak lanjuti pelaksanaan PP itu, Menteri PDK dan Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan masing-masing. Menteri PDK mengeluarkan SK No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Umum. Sedangkan Menteri Agama mengeluarkan SK No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah, serta SK No. 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Umum (MAU) dan SK No. 374 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
B. Analisis KEKUATAN MADRASAH
1. Lulusan Madrasah
Selama lima Pelita (Pembangunan Lima Tahun) kualitas madrasah bisa digeneralisasi menghasilkan lulusan yang lemah basic competence agamanya, demikian juga penguasaan ilmu-ilmu lainnya. Reformasi politik di tahun 1998 dan terjadinya transisi pemerintahan madrasah khususnya terkena dampaknya. Dan, madrasah mulai memikirkan posisinya, nilai kehadirannya serta menyadari hak-haknya yang dimarjinalisasikan selama pemerintahan Orde Baru. Prestasi urgen era reformasi adalah disahkannya UU Sisidiknas No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan madrasah ekuivalen dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggaran.
Arah pengembangan madrasah berangkat dari akar nilai-nilai : filasafis, normative, religius, serta sejarah panjang perjalan madrasah di Indonesia. Lingkungan startegis bangsa Indonesai juga mempengaruhiarah pengembangan madrasah. Beberapa pengalaman yang layak dicermati adalah langkah-langkah pengembangan madrasah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ikhtiar itu menjadi tersendat-sendat karena tidak berdasar pada konsepsi yang sistemik. Beberapa ikhtiar dimaksud adalah sebagai berikut Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPKh), Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPKt), Madrasah Model, Madrasah Unggulan, Madrasah Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terbuka.[11]
2. Kemampuan Madrasah
Arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulai, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan ini sangat mulia dan ideal. Karenanya, idealitas membutuhkan penjabaran. Ia pun sangat memungkinkan lahirnya multi interpretasi dan pada ujung-ujungnya tidak pernah tuntas. Belum lagi mengukur ketercapaiannya.
Untuk itu, pihak Departemen Agama telah mencoba menjabarkannya ke dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). MI dan MTs menekankan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Materi pendidikan di madrasah ini lebih mengutamakan pada pembekalan kemampuan fungsional untuk kehidupan dalam bnerbagai bidang : sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam. Alhasil, pendidikan di madrasah ini bertujuan membantuk pribadi-pribadi musllim yang inklussif. Karena ajaran-ajaran Islam disetarakan dengan nilai-nilai universal Islam yang abstrak.
Pendidikan menengah di madarasah (MU, MAPKh, dan MAPKt.) Tujuan umum madrasah- madrasah ini agar peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mumpuni dalam penegtahuan agama, dan memasuki dunia kerja. Terhadap ketiga jenis madrasah ini, pemerintah menghendaki tidak adanya pembedaan yang terlalu tajam. Dikehendaki sikap fleksibel dalam meperlakukan lulusan dari ketiga madrasah itu.
Sungguh ironis memang. Karenanya, dalam rangka menciptakan keterpaduan konsep pengembangan dengan berdasar pada arah dan tujuan pendidikan tersebut, menghendaki kemampuan madrasah dalam mengakomodasikan berbagai pandangan dan pendapat secara selektif. Sebagaimana sekolah pada umumnya, madrasah dituntut mampu mengaplikasikan prinsip keseteraan dengan sektor pendidikan sekolah/sejenis dan sektor-sektor lainnya. Madrasah juga diharapkan dapat menerapkan pendekatan rekonstruksionis yang berorientasi masa depan dengan tetapberpijak pada kondisi sekarang dan juga budaya masyarakat yang majemuk, serta kompetensi guru/pendidik.
3. Desain Madrasah
Secara kelembagaan desain pengembangan madrasah yang dicanangkan pemerintah terfokus pada tiga desain utama yaitu : madrasah unggulan, madrasah model dan madrasah reguler atau kejuruan.Bebersapa aspek yang dikembangkan adalah: aspek administrasi/manajemen, ketenagaan,kesiswaan,kultur belajar dan sarana prasarana. Sedangkan yang dijadikan prioritas adalah apsek kultur yang kuat dari murid, kemepimpinan kolaboratif dan belajar kolektif dari kepala madrasah dan dewan guru, serta pembiasaan murid menghadapi perubahan/ketidakpastian. [12]
Pendidikan menengah di madarasah (MU, MAPKh, dan MAPKt.) Tujuan umum madrasah- madrasah ini agar peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mumpuni dalam penegtahuan agama, dan memasuki dunia kerja. Terhadap ketiga jenis madrasah ini, pemerintah menghendaki tidak adanya pembedaan yang terlalu tajam. Dikehendaki sikap fleksibel dalam meperlakukan lulusan dari ketiga madrasah itu.
Sungguh ironis memang. Karenanya, dalam rangka menciptakan keterpaduan konsep pengembangan dengan berdasar pada arah dan tujuan pendidikan tersebut, menghendaki kemampuan madrasah dalam mengakomodasikan berbagai pandangan dan pendapat secara selektif. Sebagaimana sekolah pada umumnya, madrasah dituntut mampu mengaplikasikan prinsip keseteraan dengan sektor pendidikan sekolah/sejenis dan sektor-sektor lainnya. Madrasah juga diharapkan dapat menerapkan pendekatan rekonstruksionis yang berorientasi masa depan dengan tetapberpijak pada kondisi sekarang dan juga budaya masyarakat yang majemuk, serta kompetensi guru/pendidik.
3. Desain Madrasah
Secara kelembagaan desain pengembangan madrasah yang dicanangkan pemerintah terfokus pada tiga desain utama yaitu : madrasah unggulan, madrasah model dan madrasah reguler atau kejuruan.Bebersapa aspek yang dikembangkan adalah: aspek administrasi/manajemen, ketenagaan,kesiswaan,kultur belajar dan sarana prasarana. Sedangkan yang dijadikan prioritas adalah apsek kultur yang kuat dari murid, kemepimpinan kolaboratif dan belajar kolektif dari kepala madrasah dan dewan guru, serta pembiasaan murid menghadapi perubahan/ketidakpastian. [12]
